Aulanews.id – Menjelang Puncak Resepsi Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menerbitkan Surat Edaran (SE) yang berisi sejumlah imbauan.
Isi dari SE tersebut ditujukan kepada sejumlah Direktur BUMN/BUMD, pimpinan perusahaan, perbankan dan sekolah yang berada di wilayah Aglomerasi Surabaya (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Mojokerto dan Kab/Kota Malang).
“Diimbau agar melaksanakan pekerjaan dari rumah (work from home/WFH) pada tanggal 7 Februari 2023 dengan tanpa mengurangi hak-hak karyawan termasuk hak atas upahnya kecuali bagi yang memberikan pelayanan publik/pelayanan dasar,” tulis SE yang ditandatangani Adhy Karyono Sekertaris Daerah Provinsi Jatim, Jumat (3/2/2023) seperti dikutip dari surabaya.net
SE tersebut juga mengimbau supaya setiap perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawannya secara WFO (work from office/bekerja dari kantor) pada Selasa (7/2/2023) apabila ada keterlambatan imbas Satu Abad NU supaya tidak diberi sanksi dalam bentuk apapun.
Pemberlakukan WFH juga diterapkan kepada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim yang berada di kawasan Aglomerasi Surabaya. Namun dengan beberapa ketentuan.
“Tidak diperkenankan menonaktifkan alat komunikasi, melakukan pekerjaan kantor dari rumah atau keleluasaan lokasi kerja, tidak diperkenankan meninggalkan kota tempat tinggal kecuali tugas kedinasan, tetap melaksanakan presensi online pada aplikasi e-PRESENSI,” jelas SE tersebut.
Kemudian, kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan baik SMA/SMK, SLB maupun MI, MTS dan MA dianjurkan untuk pembelajaran secara daring/online.
