Aulanews.id – Tim PCNU Sidoarjo Award melakukan visitasi penilaian di Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Prambon, Ahad (16/10/2022) lalu. Tim visitasi disambut hangat oleh segenap pengurus MWCNU Prambon.
H. Abdul Rozaq selaku Ketua MWCNU Prambon dan segenap pengurus menyerahkan hasil penataan administrasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan oleh MWCNU Prambon selama beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan bahwa kekompakan tim berkontribusi pada kelancaran visitasi tersebut. Sebelumnya, MWCNU Prambon menunjuk Syaikh Subakir sebagai koordinator panitia persiapan untuk PCNU Sidoarjo Award.
“Alhamdulillah, pelaksanaan visitasi PCNU Sidoarjo Award di MWCNU Prambon berjalan dengan lancar, awalnya kami merasa ragu dalam mengikuti PCNU Sidoarjo Award ini, karena keterbasan waktu dengan banyaknya poin yang dinilai, namun berkat kekompakan tim, pelaksanaan visitasi tersebut dapat berjalan lancar,” ujar H. Abdul Rozaq.
H. Abdul Rozaq juga menambahkan, kemenangan bukan sebagai tujuan utama. PCNU Sidoarjo Award menurutnya adalah momen perbaikan administrasi MWCNU dan ranting-ranting di Prambon. Adanya program tersebut menjadikan MWCNU Prambon lebih peduli lagi terhadap administrasi dan dokumentasi.
“Kami tidak menjadikan kemenangan sebagai tujuan utama, kami hanya berharap dengan adanya PCNU Sidoarjo Award ini administrasi di Ranting-Ranting dan khususnya di MWCNU Prambon sendiri menjadi lebih baik,” jelasnya.
Aset NU Sidoarjo
Pengurus Cabang Badan Pengelola, Pengembangan dan Penyelamatan Aset Nahdlatul Ulama (PC BP3Aset NU) Sidoarjo menggelar FGD (Focus Group Discussion) bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional), BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), dan DPRD Sidoarjo di ruang rapat Kantor PCNU Sidoarjo, Selasa (11/10/2022). FGD dibuka oleh Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin.
Menurut Keterangan Slamet Budiono, Ketua BP3Aset NU Sidoarjo, FGD bertema “Aset NU Di Atas Tanah Negara, Problematika dan Solusinya” tersebut diadakan karena ia menemukan banyak aset milik NU yang didirikan di atas tanah negara atau tanah desa, terutama bangunan tempat ibadah dan pendidikan.
Ia menjelaskan, “orang zaman dulu itu melakukan perjanjian atas dasar saling percaya, dan menggunakan asas kemanfaatan, maka tidak heran banyak administrasi pendirian bangunan Masjid dan Musala tidak lengkap, mereka berpikirnya, yang penting bermanfaat untuk orang banyak,“ sahut mantan Ketua GP Ansor Sidoarjo tersebut.
