Aulanews.id – Penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan militer dinilai hanya memperkeruh suasana dan tidak menyentuh akar persoalan. Jeda kemanusiaan dan upaya dialog menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik.
Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth menilai pendekatan militer yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap penyelesaian konflik di Papua tidak benar-benar menyentuh akar persoalan. Sebab menurutnya, persoalan yang berkembang di sana bukan hanya sebatas separatisme semata.
optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dalam keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua juga menjadi persoalan lain.
Problem lainnya merupakan proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tak kunjung tuntas,
Karenanya, ia menilai model pendekatan militer yang masih berjalan sampai saat ini, tidak akan pernah mampu dan bisa menyelesaikan konflik yang ada di Papua.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi apa pun tanpa perlu diberi stigma separatis.
“Sebab mereka tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, dan persoalan yang mereka alami,” ujarnya
“Sementara pelibatan TNI dalam bayangan mereka selama ini erat kaitannya dengan tindakan represif. Akhirnya jadi akumulasi ingatan dari generasi ke generasi, sehingga konflik malah jadi berkepanjangan,” imbuhnya
Selain itu, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dalam keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua juga menjadi persoalan lain.
Problem lainnya merupakan proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tak kunjung tuntas,
Karenanya, ia menilai model pendekatan militer yang masih berjalan sampai saat ini, tidak akan pernah mampu dan bisa menyelesaikan konflik yang ada di Papua.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi apa pun tanpa perlu diberi stigma separatis.
dilansir dari cnnindonesia.com
