Ketujuh, perubahan mengenai tata ruang. Perubahan ini dilakukan untuk mengatur ketentuan setiap bidang tanah di wilayah IKN yang wajib difungsikan sesuai ketentuan penataan ruang.
“Kedua diperlukan ketentuan tentang konsekuensi terhadap penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan penataan ruang berupa relokasi atau konsolidasi tanah,” ujar Suharso.
Kedelapan, mengenai mitra Otorita IKN di DPR. Hal ini dilatarbelakangi karena belum adanya pengaturan terkait siapa yang menjalankan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan pelaksanaan pemerintahan daerah khusus di IKN.
“Diperlukan adanya keterlibatan DPR sebagai representasi masyarakat untuk memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan 4P oleh otorita,” jelas Suharso.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga 10 Agustus 2023, progres konstruksi infrastruktur dasar IKN Nusantara Tahap 1 telah mencapai 40,01 persen.
Kesembilan, perubahan UU IKN mengenai keberlanjutan. Perubahan dilakukan pada pemberian jaminan kepada investor bahwa persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota harus tetap dilakukan sampai dengan tujuan pemindahan ibu kota negara tercapai.
“Jaminan keberlanjutan, latar belakang perubahan didasarkan pada pemberian jaminan keberlanjutan pada investor bahwa kegiatan persiapan, pembanguan, dan pemindahan ibu kota harus tetap dan terus dilakukan sampai dengan tujuan pemindahan ibu kota negara tercapai,” ujar Suharso. (Mg06)
