“Itu yang selalu disampaikan Gus Dur dalam konteks perjuangan reforma agraria. Itu juga diteruskan ketika menjadi Presiden walaupun tidak lama. Karena itu juga beliau sangat getol membicarakan bagaimana reforma agraria dan keadilan pengelolaan sumber daya alam. Tentu tidak disenangi para oligarki atau orang-orang yang berkuasa atas sumber daya alam atau tanah di republik kita ini,” ucapnya.
Ketiga, Gus Dur mendorong lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR ini lahir pada saat Gus Dur menjadi Presiden.
“Ketika beliau dilengserkan, maka TAP MPR ini pun hilang tanpa jejak dan tidak ada keberlanjutan dari proses lahirnya TAP MPR ini,” lanjut Asman.
Keempat, Gus Dur merupakan pelopor dan inspirator pembangunan berbasis maritim. Saat menjabat Presiden, pada tahun 1999, Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Laut yang kini menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Cita-cita utamanya adalah kembali memperkuat bangsa kita menjadi bangsa yang kuat secara maritim, tapi kita selalu kalah dalam konteks laut. Ini yang kemudian diperkuat Gus Dur lalu mendirikan kementerian yang secara khusus menangani kelautan dan kemaritiman,” ucap Asman.
Kelima, Gus Dur adalah pelopor lahirnya green party. Gerakan ini bukan dalam pengertian partai berwarna hijau seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan Gus Dur. Tetapi green party itu bermakna bahwa partai politik harus punya komitmen yang kuat atas keberlanjutan lingkungan dan keadilan pengelolaan ekologi.
Keenam, Gus Dur dikenal sangat getol dalam melawan industri ekstraktif. Sebab industri ekstraktif, dalam praktiknya, sangat merugikan masyarakat sekitar dan menghancurkan lingkungan. Salah satunya yang terjadi pada saat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
