“Kita tahu, di 2023 ini sudah mulai hangat sebagai tahun politik. Oleh karena itu, pesantren harus hati-hati agar tidak dikapitalisasi oleh kekuatan manapun. Apa lagi yang arah dan orientasinya tidak memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Ali Ramdhani.
Staf Ahli Menteri Agama Hasanuddin Ali menekankan bahwa program Kemandirian Pesantren menitikberatkan capaian kepada dampak atau outcome. Dampak yang diharapkan yakni dirasakannya manfaat secara ekonomi bagi pondok pesantren itu sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar secara luas dan berkelanjutan.
“Oleh karenanya, Program Kemandirian Pesantren itu dirancang sedemikian rupa, bukan sekedar memberikan bantuan finansial, melainkan juga ada program lain dalam bentuk pelatihan-pelatihan bisnis dan pendampingan oleh tim ahli. Kita ingin memastikan bahwa bantuan modal yang diberikan bisa dimanfaatkan secara optimal dan usaha yang dibangun pesantren bisa berkembang secara berkelanjutan,” terang Hasanuddin Ali.
“Gus Menteri menekankan agar pesantren-pesantren juga harus berjejaring dengan mitra-mitra diluar pondok pesantren, baik kementerian/lembaga lain, sektor swasta, maupun BUMN. Kita ingin menunjukkan bahwa pesantren kita sanggup menjalankan unit usaha dengan baik, serta mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan mitra-mitra bisnis lain,” lanjutnya.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghofur menerangkan bahwa Bimtek Bantuan Inkubasi bisnis Pesantren kali ini merupakan gelombang pertama dari enam gelombang Bimtek yang akan dilaksanakan sepanjang 2023. “Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh pengelola bisnis Pesantren untuk menjalin sinergitas dan meningkatkan kapasitas bisnis di pesantren,” terang Waryono Abdul Ghofur.
