Hal itu juga dimaksudkan agar setiap madrasah bisa menyusun rencana pembelajaran yang mengakomodir karakteristik dan kebutuhan serta kondisinya masing-masing.
“Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang penerapan kurikulum merdeka di madrasah ibtidaiyah atau MI dilakukan dengan kolaborasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari guru, kepala madrasah, pengawas, ormas hingga kampus-kampus LPTK,” ungkap Mastuki.
Mastuki pun mengatakan kolaborasi multi pihak ini telah membantu banyak madrasah ibtidaiyah untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagaimana yang menjadi semangat dari Kurikulum Merdeka.
“Keterlibatan banyak pihak dari jajaran Kemenag dalam kegiatan ini tujuannya tidak lain untuk memastikan agar implementasi Kurikulum Merdeka mendapat dukungan yang kuat untuk segera dijalankan sepenuhnya. Dengan melihat langsung praktik baik yang ada di NTB ini, semua pihak bisa segera mengambil langkah strategis untuk pelaksanaannya,” ujar Mastuki.
