Adapun aturan untuk kabupaten/kota yang level 2, di antaranya PTM untuk PAUD maksimal 33 persen dan mematuhi protokol kesehatan.
Lalu kegiatan sektor non-esensial bisa 50 persen dan wajib gunakan aplikasi pedulilindungi.
Selanjutnya, yang terbaru ialah fasiltas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum) diizinkan buka maksimal 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan, gunakan aplikasi Pedulilindungi, dan anak di bawah 12 tahun boleh masuk di tempat wisata yang menggunakan aplikasi Pedulilindungi serta didampingi orangtuanya.
Kemudian, tempat ibadah seluruh umat beragama dibuka baik untuk ibadah maupun kegiatan keagamaan maksimal 75 persen dengan tentunya memperhatikan aturan dari Kementerian Agama.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi perlu disikapi pemda kabupaten/kota dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
Seiring pelonggaran aktifitas masyarakat, kerap terjadi kemacetan di sejumlah daerah aglomerasi.
Seperti aglomerasi Bandung raya meliputi Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian aglomerasi Bodebek yang meliputi Bogor–Depok–Bekasi.
Kondisi itu membawa kekhawatiran banyak pihak terutama epidemiolog dan ancaman gelombang ketiga Covid-19.
Menurut Ridwan Kamil, kemacetan adalah konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM. Transisi keadaan dari pendemi ke endemi terus berjalan bertahap. Namun tetap pergerakan orang perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi Covod-19 tetap terkendali.
“Khususnya Kota Bandung saya sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity,” ujar Ridwan Kamil melalui siaran digital, Selasa (19/10/2021).
