“Para pengasuh pesantren, karena itu, menolak pelaksanaan kampanye di lingkungan pesantren dengan mempertimbangkan madharat-nya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya,” kata Sarmidi dalam keterangannya, Minggu.
Sementara itu, untuk pembahasan pajak pesantren, Sarmidi mengatakan bahwa pesantren seharusnya tidak dibebankan pajak. Terlebih, kata dia, pesantren tidak mendapat sosialisasi dan edukasi terhadap pajak tersebut.
“Seringkali pesantren tiba-tiba mendapat tagihan pajak yang memberatkan, tanpa didahului sosialisasi dan edukasi. Dalam halaqah ini, para pengasuh pesantren meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif, sebelum melakukan pemungutan pajak pesantren,” ucap dia.
Kemudian terkait isu transformasi digital di pesantren, Sarmidi mengatakan, pesantren harus mau masuk dalam dunia digital. Sebab, perubahan zaman semakin nyata. Sehingga, pesantren harus bisa melek teknologi.
“Di sisi lain, para pengasuh pesantren mendorong pemerintah untuk dapat memfasilitasi penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di pesantren secara menyeluruh,” ujar dia.
Sekadar informasi, acara Halaqah Nasional tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD yang menjadi pembicara kunci. Mahfud kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk ikut bekerja sama menuju Indonesia emas pada 2045.
“Indonesia emas itu dalam bahasa arabnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” ujar Mahfud MD.(Mg06)
